Dana Transfer Jadi Bahan Bancakan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dana transfer ke daerah sering kali disalahgunakan. Menurutnya, alokasi anggaran kerap dipakai untuk kebutuhan yang tidak penting bahkan dikorupsi. Ia menilai efisiensi dari pemerintah pusat menjadi langkah penting untuk mencegah penyimpangan.
Tarik-Menarik dalam APBD
Tito menjelaskan, persoalan sering muncul saat pembahasan APBD bersama DPRD. Dalam proses itu ada tarik-menarik kepentingan antara kepala daerah dan legislatif. Menurutnya, mekanisme check and balance memang wajar, namun sering berubah menjadi praktik kolusi politik yang merugikan.
“Kalau sudah masuk APBD, kadang ada pokok pikiran hingga tarik-menarik politik. Hal itu bisa berujung pada praktik kolusi,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/9/2025).
Banyak Kasus di Daerah
Tito mencontohkan sejumlah daerah yang pernah terjerat kasus korupsi anggaran. Beberapa di antaranya Sumatera Utara, Jambi, Papua Barat, hingga Jawa Timur. Bahkan ada DPRD yang terseret kasus hingga seluruh anggotanya terlibat. Kondisi ini, kata Tito, memicu ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran di daerah.
Pentingnya Efisiensi dan Distribusi Tepat
Sebagai solusi, Tito menegaskan efisiensi anggaran perlu diperkuat. Ia juga memberi masukan kepada Kementerian Keuangan agar transfer ke daerah tidak dilakukan secara rata. Pasalnya, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda-beda.
“Daerah dengan PAD besar bisa dikurangi lebih signifikan. Sedangkan daerah yang lemah perlu tetap dibantu pusat,” jelasnya.
Baca Juga: Marc Marquez Jatuh, Alex Kumpulkan Poin di Misano