Bansos Belum Tepat Sasaran
Penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah masih menghadapi persoalan besar. Dari total anggaran belasan triliun rupiah, sekitar 45% dinilai tidak tepat sasaran. Akibatnya, belasan juta rupiah bantuan negara tidak benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
Menurut publikasi akun resmi Badan Komunikasi Pemerintah, bila dirupiahkan, dana bansos yang salah sasaran mencapai Rp14–17 triliun.
Data dari DTSEN BPS
Hasil pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh BPS menemukan banyak penerima tidak layak. Sebanyak 616.367 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) seharusnya sudah tidak memenuhi syarat.
Sementara itu, pada program bantuan sembako, tercatat 1.286.066 keluarga juga tidak layak menerima bantuan tersebut.
Respons Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Pemerintah menilai perbaikan sistem mutlak dilakukan agar bansos benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat miskin.
“Masih banyaknya penyaluran bansos tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah segera membenahi sistem yang ada,” tulis Badan Komunikasi Pemerintah.
Digitalisasi Penyaluran Bansos
Sebagai langkah awal, uji coba digitalisasi perlindungan sosial dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Skema ini akan mengandalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memverifikasi penerima manfaat.
Dengan sistem digital, pemerintah berharap setiap penerima bansos dapat terpantau secara transparan, akuntabel, sekaligus aman.
Baca Juga: Kakorlantas Batasi Sirene Saat Azan dan Malam Hari