PBB Rilis 48 Perusahaan Terlibat Genosida Israel di Gaza, Tak Ada Danone
Jakarta – Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) merilis laporan terbaru yang memaparkan daftar perusahaan yang membantu agresi militer Israel terhadap Palestina. Dalam laporan tersebut, tidak ditemukan Danone sebagai perusahaan yang terlibat dalam genosida Zionis Israel terhadap warga Palestina.
“Perusahaan-perusahaan ini tidak lagi hanya terlibat dalam pendudukan, mereka mungkin terlibat dalam ekonomi genosida,” tegas Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya seperti dikutip Aljazeera, Kamis (10/7/2025).
Daftar Perusahaan yang Terlibat
Laporan PBB menyebutkan ada 48 perusahaan dari berbagai sektor seperti teknologi, militer, konstruksi sipil, energi, finansial hingga agrikultur yang berperan dalam penjajahan Israel di Tepi Barat dan Gaza.
Beberapa perusahaan ternama antara lain Microsoft, Alphabet Inc. (induk Google), dan Amazon yang menyediakan teknologi AI serta layanan cloud untuk meningkatkan pengawasan Israel.
Di sektor pertanian, Bright Dairy & Food dari China yang memiliki mayoritas saham Tnuva, konglomerat makanan terbesar Israel, dikabarkan mendapat keuntungan dari tanah warga Palestina yang disita.
Sementara perusahaan konstruksi sipil seperti Caterpillar, Rada Electronic Industries (Leonardo), HD Hyundai, dan Volvo Group menyediakan alat berat untuk pembongkaran rumah serta pembangunan permukiman ilegal.
Di bidang finansial, BNP Paribas dan Barclays membantu Israel dalam aspek pembiayaan dan suku bunga.
Klarifikasi Tidak Ada Danone dalam Laporan Resmi
Perusahaan besar Indonesia seperti KFC, Danone, Pizza Hut, Aqua, dan Unilever tidak tercantum dalam laporan resmi PBB tersebut, meskipun sering muncul dalam daftar boikot yang beredar luas di media sosial.
Data Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR) juga menguatkan bahwa Danone tidak terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan dukungan agresi Israel.
Dampak Boikot Berdasarkan Informasi Tidak Akurat
Ekonom International Islamic University Malaysia, Nurizal Ismail, mengingatkan boikot produk tanpa dasar kemanusiaan melainkan hanya karena persaingan usaha dapat merugikan ekonomi dalam negeri.
Mumtaz Foundation juga mengingatkan agar produk lokal yang tidak terkait dengan Israel jangan sampai terkena dampak boikot akibat saham luar negeri yang dimiliki perusahaan tersebut.
“Bisa ada penumpang gelap yang bermain. Produk lokal yang difitnah sebagai terafiliasi Israel padahal tidak,” jelas ekonom tersebut.