Banyak Tambang Ilegal Terungkap
Bahlil Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional mengungkap masih banyak aktivitas pertambangan di kawasan hutan yang tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut kondisi ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia ditugaskan untuk segera membenahi tata kelola pertambangan agar lebih tertib dan sesuai aturan.
“Setelah dicek, ternyata banyak penambangan dilakukan tanpa IUP, ini jelas illegal mining. Presiden ingin semuanya ditata dengan baik sesuai pasal 33,” kata Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Penertiban Demi Lingkungan dan Penerimaan Negara
Bahlil menegaskan penataan tambang ilegal sangat penting. Tujuannya bukan hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memastikan penerimaan negara berjalan optimal.
“Kalau lingkungan rusak, kita semua rugi. Negara juga kehilangan potensi pendapatan. Jadi ini harus ditindak,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Bahlil, tidak memiliki rencana melegalkan aktivitas tambang ilegal tersebut. “Belum ada rencana. Ilegal kok dilegalkan. Yang salah ya harus diproses hukum,” katanya.
Presiden Prabowo Ingatkan Kerugian Triliunan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025), menyinggung soal lebih dari seribu tambang ilegal yang bisa merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
“Ada 1.063 tambang ilegal, dengan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” ujar Prabowo.
Tidak Ada Pihak yang Boleh Menghalangi
Prabowo juga meminta dukungan penuh dari parlemen dan masyarakat untuk memberantas tambang ilegal. Ia menegaskan tidak boleh ada pihak, termasuk oknum kuat dari TNI maupun Polri, yang mencoba menghalangi.
“Siapapun dia, apakah jenderal aktif atau mantan, tidak ada alasan. Pemerintah akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.
Baca Juga: Korut Bangun Pangkalan Rahasia Dekat China